Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam. Foto: Erlangga/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan dua hal penting terkait pelaksanaan vaksinasi gotong-royong individu yang dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk per Senin (12/7/2021). Hal pertama yang harus dipenuhi bagi BUMN Farmasi menurut politisi PDI-Perjuangan itu adalah mampu menata fokus, karena bersamaan harus menunaikan tugas percepatan produksi dan distribusi vaksin program (vaksin gratis) serta obat-obatan terapi Covid-19.

Program vaksin individu ini, kata Mufti dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria, Minggu (11/7/2021), pasti peminatnya banyak, dan bisa menyegarkan arus kas BUMN Farmasi karena bayar langsung di tempat. Dengan kuota awal di delapan gerai Kimia Farma, dan asumsi biaya sesuai ketentuan maksimal, maka ada uang masuk sekitar Rp747 juta per hari. Belum lagi jika nanti jaringan penyedia vaksin berbayar ini ditambah.

"Tentu itu cukup menggiurkan, namun saya minta jangan gara-gara vaksin individu ini, kemudian BUMN farmasi berkurang fokusnya untuk menyediakan vaksin program yang gratis dan obat-obatan terapi yang sangat dibutuhkan rakyat,” kata Mufti. Hal tersebut, katanya, penting untuk diingatkan karena jaringan PT Bio Farma (Persero) maupun PT Kimia Farma (Persero) Tbk punya tugas berat lain.

“Bio Farma produksi vaksin gratis. Kimia Farma memproduksi sebagian obat terapi dan distribusi obat terapi Covid-19 dari produsen lain, antara lain ivermectin, oseltamivir, remdesivir, favipirafir yang semuanya butuh fokus dan ketangkasan untuk segera terdistribusi dengan baik ke masyarakat dan merata,” kata Mufti.

Catatan penting kedua, lanjut Mufti, adalah kewajiban Kimia Farma untuk menjaga standar etik tertinggi dalam program vaksinasi berbayar individu. Mufti mengingatkan kasus alat tes antigen bekas yang dilakukan oknum Kimia Farma yang telah menghebohkan publik nasional. “Jangan sampai ada lagi pihak Kimia Farma yang bermain-main mengambil keuntungan dalam penyediaan vaksin individu ini,” ujarnya.

Mufti juga meminta agar ada standar etik pelayanan yang tidak melukai rasa keadilan di masyarakat. Khusus untuk vaksinasi gotong royong, Mufti meminta Kimia Farma jangan sampai melakukan layanan di rumah konsumen. “Sesuai aturan, vaksinasi gotong royong harus di faskes. Kimia Farma jangan kemudian membuat inovasi marketing dengan model seperti homecare, rakyat akan marah kalau melihat ada vaksinasi di rumah-rumah orang kaya. Ini saya ingatkan betul," ujar legislator dapil Jawa Timur II itu.

Seperti diketahui, vaksin individu berbayar akan mulai disediakan oleh Kimia Farma per Senin (12/7/2021). Tahap awal, akan ada di 8 cabang Kimia Farma di Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Bali. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan, harga pembelian vaksin individu tersebut sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif vaksinasi Rp117.910 per pelayanan. Sehingga sekali suntik, konsumen harus membayar Rp439.570. (sf)